Bangun Bendungan Harus Perhitungkan Aspek Sosial dan Lingkungan



Pembangunan bendungan harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan hidup. Selain itu, menurut Direktur Sungai Danau dan Waduk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Widagdo pembangunan bendungan juga harus dilakukan dengan perencanaan keuangan yang baik.

Hal tersebut disampaikan Widagdo saat membuka diseminasi Pedoman Keamanan Bendungan yang diselenggarakan di Hotel Jayakarta, Denpasar (4-5/3),Bali dalam rangka sosialisasi pedoman keamanan bendungan.

Widagdo menuturkan, pembangunan bendungan yang tidak direncanakan dengan matang, tidak dilaksanakan dengan baik serta tidak mau mendengar saran dan pendapat dari masyarakat, sering menyisakan problem-problem sosial dan lingkungan yang tidak dapat ditangani secara tuntas.

”Perhitungan kelayakan ekonomi yang dilakukan pada tahap persiapan, sering hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang kurang akurat dan pada basic design yang kurang mantap. Akibatnya, pada pelaksanaan konstruksi akan dijumpai banyak perubahan desain yang menuntut biaya tambahan yang lebih besar,” imbuh Widagdo.

Sejalan dengan tingkat pendidikan masyarakat, semakin lama masyarakat di hilir bendungan semakin sadar akan haknya untuk mendapat jaminan keselamatan oleh karena itu para pemilik dan pengelola bendungan harus lebih memperhatikan keamanan bendungan sejak dari tahap desain, pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan bendungan.

Beberapa dekade belakangan ini, upaya pengembangan dan pengelolaan SDA di berbagai belahan bumi, mengalami serangkaian kendala dan permasalahan terkait dengan kerentanan dan kerawanan air. Ketersediaan SDA semakin menjadi kritis dalam kaitannya dengan kualitas, kuantitas maupun ketersediaan pada saat sumber daya tersebut dibutuhkan, juga dengan perubahan iklim yang menjadi semakin tidak menentu. Adanya gejala ketersediaan dan siklus air yang semakin tidak menentu.

Saat ini di Indonesia telah dibangun lebih dari 200 bendungan besar dan kecil, yang mempunyai andil cukup besar dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatasi kritis air tersebut. Bendungan juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan lain seperti pembangkit tenaga listrik, pengisian kembali air tanah, penampung limbah industri serta penampung limbah tambang.

”Di Pulau Bali sendiri telah dibangun beberapa bendungan diantaranya adalah Bendungan Grokgrak, Bendungan Palasari dan Bendungan Telaga Tunjung, yang mempunyai fungsi sebagai penyedia air pertanian bagi masyarakat di Propinsi Bali ini,” terang Widagdo.

Diseminasi Pedoman Keamanan Bendungan

Melalui kegiatan diseminasi Pedoman Keamanan Bendungan diharapkan peserta dapat memahami konsep dasar keamanan bendungan yang merupakan bagian penting dalam keberadaan bendungan itu sendiri.

Peserta yang hadir antara lain berasal dari Dinas PU Provinsi Bali dengan Dinas PU Kabupaten yang diikuti oleh sembilan kabupaten, Balai Wilayah Sungai Propinsi Bali, Bappeda Propinsi bali, BLH Propinsi Bali, Gapensi Propinsi Bali, Inkindo Propinsi Bali serta dari Universitas Udayana, dengan total peserta 42 orang.

Widagdo menyebutkan, ”diseminasi pedoman bukanlah sekedar menyampaikan atau memberitahu judul-judul pedoman yang ada, tapi lebih penting adalah memberikan pengertian mengenai pokok-pokok isi pedoman sehingga dapat menyamakan persepsi menuju standarisasi desain, pelaksanaan konstruksi dan O & P bendungan”.

Materi yang disampaikan berupa Pengaturan dan Konsepsi Keamanan Bendungan oleh Ir. Abdul Hanan Akhmad, M.Eng serta Dasar-dasar Desain Bendungan, dibawakan oleh Ir. Zainuddin, ME.

Materi lainnya yang dibawakan adalah Inspeksi Visual Bendungan Urugan oleh Bambang Edy Mulyono, ST.Msi. kemudian dilanjutkan dengan Sistem Instrumentasi dan Pemantauan Bendungan oleh Ir. Bambang Pinudji Oetomo. Dan sesi terakhir adalah Pelaksanaan Konstruksi Bendungan Urugan oleh Ir. Achmad Zubaedi, M.Eng serta Evaluasi Pembacaan Instrumen oleh Ir. Djoko Mudjiharjo, ME. (nan/humas sda/rnd)

sumber : pu.go.id