Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan pemerintah tetap akan mensyaratkan kepada perusahaan jasa konstruksi asing yang akan menggarap proyek di Indonesia. Menteri PU minta agar setiap kontraktor asing melibatkan tenaga kerja dan tenaga ahli lokal dalam setiap proyek yang digarapnya. Pemerintah pada prinsipnya mendukung kontraktor lokal selagi proyek bisa ditangani oleh tenaga ahli sendiri.

“Saya merasa keberatan bila suatu proyek ditangani oleh tenaga ahli dari luar negeri,” tegas Menteri PU saat menghadiri perayaan HUT Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) ke – 37, Selasa malam di Jakarta.

Turut hadir dalam perayaan itu, Sekjen PU, Agoes Widjanarko, Dirjen Bina Marga, Djoko Muryanto dan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian PU Bambang Guritno.

Dicontohkan, Proyek Suramadu dan Waduk Jatigede adalah bukti proyek besar yang tenaga kerja dan tenaga ahlinya dari dalam negeri. Menyikapi permintaan Ketua Umum AKI, Sudarto terkait dengan bantuan pihak perbankan Menteri PU menyatakan bahwa masalah itu sudah ada aturan tersendiri. Para menteri hanya dapat menghimbau mereka.

Sudarto mengharapkan pemerintah terus memberikan dukungan bagi kemudahan mendapatkan modal pinjaman perbankan. Pasalnya, sejak 37 tahun organisasi ini dibentuk hingga saat ini tetap konsisten dengan tujuan awal yakni menjadi organisasi yang mengedepankan profesionalisme para anggotanya di bidang usaha jasa konstruksi.

“Kini anggota AKI menjadi pemain utama bidang konstruksi yang mendominasi pasar konstruksi nasional dan berkiprah sebagai Kontraktor Utama/Sub Kontraktor yang bermain di Luar Negeri,” tuturnya.

Tahun ini (2010) AKI menargetkan bisa meraih kontrak hingga mencapai Rp 100 Triliun atau sekitar 80% dari market share konstruksi sipil dimana Rp 38 Triliun diantaranya hasil kerja dari Kontraktor BUMN, tambahnya.

Pasar konstruksi pada tahun ini sudah mulai pulih meskipun masih harus ada terobosan dari pemerintah di bebragai regulasi. Pasar konstruksi yang dituju anggota AKI itu terdiri dari proyek bangunan gedung, jalan, jembatan, dan irigasi. Kepada Menteri PU Sudarto juga meminta menjadi fasilitator kepada Departemen SDM, BP Miigas dan PLN terkait dengan kemudahan dan keberpihakan perbankan kepada calon investor anggota AKI.

Kepada anggotanya Sudarto mengingatkan agar terus berjuang khususnya dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara maju sektor konstruksi di era perdagangan bebas. Menurutnya, perdagangan bebas tidak bisa dihindari dan harus dihadapi oleh pelaku usaha sektor konstruksi.

“Pelaku jasa konstruksi asing merupakan ancama terberat dalam persaingan di dalam negeri. Disisi lain, peluang untuk ekspansi ke luar juga terbuka lebar,” tegasnya.

Terlebih tahun ini, Pemerintah Indonesia akan menandatangani China Asean Free Trade Agreement (Ca-FTA). Disusul dengan perjanjian dengan Pemerintah India dan negara lain. Peningkatan mutu dan efisiensi agar mampu bersaing harus diciptakan. Sementara itu, pengalaman pasar domestik bisa menjadi nilai tambah anggota AKI dibanding pesaing kita, tambahnya.

Dalam proses penyusunan Perpres (Peraturan Presiden RI No.54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) AKI telah membantu memberikan masukan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP khususnya pada butir peraturan yang mungkin merugikan kontraktor Nasional.

Masuknya perusahaan asing yang ingin beroperasi di Indonesia AKI mengajukan beberapa usulan yakni dalam bekerjasama dengan perusahaan nasional, baik kemitraan modal/saham (joint venture) maupun (joint operation) kepemilikan saham perusahaan asing maksimun 55%.

Kemitraan tersebut (joint venture dan joint operation) tidak boleh memperoleh preferensi harga. Dalam kemitraan, Perusahaan asing juga diwajibkan menyiapkan jaminan dari perusahaan induk bila akan mengikuti tender lokal. Sudarto mengaku, hambatan yang dihadapi saat ekspansi ke Luar Negeri selama ini terdiri aturan negara ybs (National treatment), pendanaan dari perbankan, dukungan kelembagaan dan pajak berganda

Suatu negara biasanya merekrut tenaga kerja dan tenaga ahli dari negara bersangkutan. Disisi lain, penerapan kualifikasi professional terkadang sulit dipenuhi oleh tenaga kerja kita, papar Sudarto. Kendala lain, Perusahaan Kontraktor Indonesia, sulit memperoleh pendanaan dari perbankan nasional. Sekalipun dapat, bunganya sangat tinggi, sehingga tidak kompetitif.

Dikatakan, kelemahan kontraktor nasional sering diakibatkan antara lain terbatasnya tenaga bidang quantity surveyor yang memiliki sertifikat internasional. Sulit memahami isi kontrak (terkait bahasa) dan sulit menghadapi gangguan cuaca dan culture shock di Luar Negeri. “Ke depan, kendala ini harus dipecahkan pemerintah khususnya dalam hal pembinaan,” pinta Sudarto.

Untuk mengantisipasi terjadinya perusahaan kontraktor Swasta yang tidak dapat menyelesaikan proyeknya di Luar Negeri, sehingga merusak citra Kontraktor Nasional, AKI mengusulkan perlunya wajib mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari pemerintah bagi perusahaan kontstruksi yang akan menggarap proyek di luar negeri.

Sudarto berharap, untuk penetrasi pasar konstruksi di luar negeri, para kontraktor selain mendapatkan dukungan pemerintah, juga perlu dukungan industri konstruksi dan juga dari perbankan. Dengan demikian akan tercipta Indonesia in corporate di bidang konstruksi, jelasnya.

Perayaan HUT dimeriahkan dengan acara penganugrahan penghargaan AKI AWARD sebagai bentuk apresiasi kepada anggota AKI yang berprestasi sekaligus diisi kegiatan halal bihalal. Kontraktor yang memperoleh AKI Awards diantaranya PT Adhi Karya Tbk, PT Wijaya Karya Tbk PT Total Bangun Persada Tbk, PT pembangunan Perumahan Tbk, dan PT Bangun Tjipta Persada. (Sony)