LPJK TINGKATKAN PELAYANAN MELALUI PENINGKATAN KUALITAS BAPEL
09 November 2009

Yogyakarta, 09/11/09 (BPKSDM) – Sebagaimana telah diketahui bersama, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) lahir dari perlunya unsur masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan jasa konstruksi di Indonesia, selain Pemerintah dan Badan Usaha. Untuk memaksimalkan tugas yang diemban LPJK tersebut maka sangat perlu bagi LPJK di tingkat Pusat (LPJKN) maupun Daerah (LPJKD) meningkatkan kualitas layanannya ke publik.

“Untuk itu saya mengusulkan tiga hal yang perlu dilakukan Badan Pelaksana (Bapel) baik di LPJKN maupun LPJKD untuk mendukung tugas Dewan”, ujar Pelaksana tugas Sekretaris BPKSDM Tri Djoko Waluyo saat membuka secara resmi Diseminasi Peraturan Pengembangan Jasa Konstruksi dan Pelatihan Pengelola Sistem Pengembangan Jasa Konstruksi Senin (09/11) di Yogyakarta.

Tiga hal tersebut antara lain dukungan teknis, dukungan administratif, dan dukungan keahlian. Dukungan teknis berarti Bapel harus siap menyiapkan hal-hal teknis yang tidak mungkin dilakukan Dewan, seperti mempersiapkan rapat, absen, dan seterusnya. Dukungan administratif merupakan dukungan Bapel dalam urusan seperti Tata Usaha, dokumentasi, publikasi, keuangan, dan lain sebagainya.

Sedangkan dukungan keahlian berarti bantuan secara kompetensi, misalnya bantuan ahli hukum dan ahli bangunan untuk penyiapan peraturan terkait konstruksi. Jika LPJKD tidak mampu melaksanakan hal ini, menurut Tri Djoko Waluyo, adalah menjadi tugas Pemerintah untuk membantu pelaksanaan tugas harian sehingga pekerjaan layanan masyarakat di bidang konstruksi tidak mandeg.

Forum yang dihadari oleh utusan terutama Bapel dari LPJKD serta institusi terkait di seluruh wilayah Indonesia ini, diharapkan selain memberikan tambahan pengetahuan juga menjadi ajang keakraban dan koordinasi bersama. “Jadi nantinya satu daerah dengan daerah lain maupun dengan pusat koordinasinya lancar”, tambah Tri Djoko Waluyo.

Secara umum materi yang disampaikan pada forum ini antara lain Akreditasi asosiasi perusahaan dan profesi, daftar perolehan pekerjaan dan Nomer kode pekerjaan konstruksi (Perlem 11a dan Perlem 11b), registrasi ulang badan usaha tahun 2010, registrasi tenaga ahli dan tenaga terampil, pengisian data perolehan pekerjaan (NKPK), registrasi ulang 2010, dan proses registrasi Online Sertifikat Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil. (tw/nn)

BPKSDM