Forum LPJKD Kalimantan Barat
Terima kasih.....

Tunggu beberapa saat, proses login sedang berjalan....

Cegah KORUPSI......Lelang Harus Pakai E-Proc

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down

291208

Post 

Cegah KORUPSI......Lelang Harus Pakai E-Proc




Pengadaan barang dan jasa di Instansi Pemerintah menjadi salah satu bidikan Komisi Pemberantas Korupsi ( KPK ). Agar tak terjerat korupsi, KPK meminta seluruh instansi menerapkan sistem electronic procurement (e-proc) untuk tender proyek tersebut. karena selama ini praktek Pengadaan barang dan jasa untuk proyek instansi pemerintah ditenggarai masih ada unsur KKN.
Dan pelaksanaan tender itu masih berjalan yang mengarah unsur korupsi, dengan sistem ini cukup efektif untuk mengurangi pertemuan langsung antara rekanan dan panitia pengadaan. Karena itu departemen pemerintah harus memprioritaskan program tersebut.

tono_rifqa
Kernet
Kernet

Male Jumlah posting : 35
Age : 34
Lokasi : kubu raya
Humor : rempeyek diremet remet, ngenyek yo ngenyek tapi ojo banget banget
Asosiasi/Institusi : ASKUMINDO
Points : 32
Reputation : 0
Registration date : 06.10.08

Lihat profil user

Kembali Ke Atas Go down

- Similar topics
Share this post on: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

Cegah KORUPSI......Lelang Harus Pakai E-Proc :: Comments

Post on Sat 3 Jan 2009 - 13:18 by dayat

Perempuan seharusnya menjadi pelopor dalam pendidikan anak mengenai korupsi. Hal ini disebabkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di rumah, intensitas anak untuk bertemu ibu lebih sering ketimbang dengan ayah, dan biasanya anak lebih dekat relasinya dengan ibu dari pada dengan ayah.
Pendidikan dasar yang diberikan dalam keluarga dapat menjadi modal untuk membentuk akhlak supaya antikorupsi.
Demikian benang merah dari acara seminar ”Peran Perempuan Mencegah Korupsi” yang diselenggarakan oleh Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (YGPSP) di Jakarta, Selasa (4/11) siang.
Pengamat Ekonomi Faisal Basri, kepada SH, mengemukakan bahwa saat ini belum pernah ada perempuan yang duduk di pemerintahan yang terjerat kasus korupsi. “Kalau pun ada, sangat kecil sekali,” tutur Faisal. Dia juga mengatakan bahwa kuota 30 persen di pemerintahan dan partai politik (parpol) dapat membantu perempuan untuk berperan lebih aktif dalam pemberantasan korupsi.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang hadir para acara tersebut mengharapkan perempuan lebih berperan bersama KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan cara melakukan pengawasan terhadap anggaran pemerintah dan perilaku pejabat, baik di daerah maupun di pusat.
”Masalah pencegahan korupsi itu masalah seluruh bangsa. Jadi, perempuan dapat berperan untuk menghapus perilaku korupsi di tataran keluarga sekecil apa pun,” tegas Antasari. Peran lain yang lebih nyata dapat dilakukan dengan cara pengawasan terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pengawasan dapat dimulai dengan berapa jumlah dana APBD dan bagaimana penggunaannya, berapa banyak proyek yang sudah terealisasi, dan dana-dana lain, seperti dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), serta bantuan operasional sekolah (BOS).
Antasari menegaskan KPK bukannya tidak dapat bekerja lebih giat lagi. Namun, peran semua orang seperti kaum perempuan, dapat memudahkan kinerja KPK terutama di daerah. “Bukan berarti KPK tak mampu melakukan fungsi pengawasan. Namun, kalau dibantu secara masif oleh perempuan-perempuan dari seluruh Indonesia hingga ke daerah-daerah untuk melakukan fungsi pengawasan APBD atau semacamnya, dapat dilakukan KPK bersama perempuan,” tambahnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Marwah Daud Ibrahim. Menurutnya, peran perempuan dalam pencegahan korupsi sangat penting.
Marwah menggambarkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari seperti di rumah, intensitas anak untuk bertemu dengan ibu lebih sering ketimbang dengan ayah, dan biasanya anak lebih dekat relasi pribadinya dengan ibu dari pada ayah.
“Pendidikan dasar yang diberikan di lingkungan keluarga dapat menjadi modal dalam pembentuk akhlak supaya anti melakukan korupsi.” tambah Faisal Basri. (cr-4)

sumber

Kembali Ke Atas Go down

Post on Wed 4 Feb 2009 - 15:22 by dewi_1705

MENCEGAH KORUPSI DENGAN SUAP RESMI

Dengan alasan mencegah korupsi ,suap dan sejenisnya , slalu yg didengungkan kenaikan gaji atau istilah kerennya meningkatkan kesejahteraan.Tapi benarkah kenaikan gaji bisa mencegah korupsi atau suap?

Yang dikorupsi/suap bisa sampai milyaran , jadi masalah sebenarnya adalah kepuasan.Kalo gua bilang sih , korupsi semacam “penyakit jiwa “, yg tidak bisa dihilangkan dengan “menyuapnya” secara resmi ,apalagi dengan jumlah yg tidak bisa memuaskan nafsu si pasien.Itu sama saja kita memberi maling sedikit uang , untuk mencegah si maling merampok habis harta kita…!!!!

Kembali Ke Atas Go down

Post Today at 10:54 by Sponsored content

Kembali Ke Atas Go down

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas


 
Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik