Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai percepatan tender pengadaan barang & jasa Departemen PU tahun anggaran 2009. Dengan dikeluarkannya SE tersebut, diharapkan proses pelelangan sudah dapat dilakukan mulai bulan depan.

“Kemarin saya sampaikan ke Sri Mulyani (Menteri Keuangan-red) kalau Departemen PU akan ada surat edaran (percepatan tender pengadaan barang & jasa-red) yang saya teken bulan November,” ucap Djoko Kirmanto kepada para wartawan usai acara Halal Bihalal Idul Fitri di Departemen PU di Jakarta, Senin (6/10).

Djoko Kirmanto menerangkan meski tender mulai dilakukan pada November, namun penandatangan kontraknya akan dilakukan setelah turunnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada awal tahun depan. Untuk itu, Djoko Kirmanto meminta kepada seluruh Kepala Satuan Kerja (Satker) Departemen PU untuk segera menyiapkan dokumen lelang yang diperlukan.

Saat membuka Rapat Kerja Internal Departemen PU, Djoko Kirmanto meminta kepada para Satker untuk memperhatikan kriteria-kriteria perencanaan dalam pembuatan program 2009. Kriteria-kriteria tersebut antara lain program yang dilakukan merupakan kewenangan pemerintah pusat, program terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta perencanaan program telah dilakukan dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PU juga meminta kepada para Satker untuk mempercepat realisasi keuangan dan fisik program 2008. Hingga 26 September 2008, realisasi progres fisik program Departemen PU sebesar 56 persen sedangkan realisasi penyerapan keuangan senilai Rp 16 triliun atau Rp 49,5 persen.

Sementara perincian realisasi penyerapan keuangan berdasarkan tiga satuan administrasi pangkal (Satminkal) terbesar yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 8,6 triliun (51,8 persen), Ditjen Sumber Daya Air Rp 4,4 triliun (51,1 persen) dan Ditjen Cipta Karya Rp 2,5 triliun (43,8 persen).

Pagu anggaran Departemen PU pada tahun ini sebesar Rp 32,8 triliun. Jumlah tersebut merupakan hasil pemotongan anggaran Departemen sebesar 10 persen dari pagu Departemen PU sebelumnya yang mencapai Rp 36 triliun. Dari total alokasi tersebut, Rp 1,2 triliun dipergunakan untuk belanja pegawai, Rp 2,7 triliun untuk belanja barang, Rp 27 triliun untuk belanja modal dan Rp 1,7 triliun sebagai alokasi bantuan sosial.

“Para Satker harus bekerja keras, harus sering ke lapangan, memberi arahan, mencari solusi terhadap permasalahan di lapangan yang menghambat progres penyerapan karena waktu tinggal 2,5 bulan lagi,” ingat Djoko Kirmanto.

Djoko Kirmanto menambahkan, dengan jumlah pagu yang belum terserap sebesar Rp 16 triliun dalam 11 minggu waktu tersisa, maka berarti jumlah dana yang harus diserap perminggunya mencapai Rp 1,5 triliun. Meski penyerapan anggaran harus dipercepat, Djoko Kirmanto meminta para Satker tetap memperhatikan kualitas atau mutu pekerjaan.

“Pekerjaan-pekerjaan harus tetap memperhatikan tepat waktu, tepat mutu dan tepat jumlah,” tegas Menteri PU. (rnd)

Pusat Komunikasi Publik
061008


wah...ayok berburu........